Alasan Kenapa RUU Kesehatan Belum di Sahkan DPR

Alasan Kenapa RUU Kesehatan Belum di Sahkan DPR

Xukai – Wakil Presiden Republik Indonesia, DPR Lodewijk F Paulus, menjelaskan alasan tidak di sahkannya UU Kesehatan dalam rapat paripurna. Dia mengatakan pimpinan tidak mengadakan rapat membahas RUU tersebut.

“Untuk RUU kesehatan sudah di putuskan di tingkat kedua. Kita tunggu saja. Artinya keputusan untuk sebagian kecil sudah di ambil. Lalu bagaimana? Kita belum ada rapat dengan tim Rapim. (rapat pimpinan),” kata Lodewijk di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (28/6/2023).

Dia mengatakan, untuk membawa RUU itu ke rapat paripurna, ada mekanisme tersendiri, dan tidak bisa sembarangan. Setelah Rapim, undang-undang tersebut di bahas dalam badan musyawarah (bamus).

“Kita belum, Rapim pun belum. Kita harus Rapim dulu dengan pimpinan rapat. Baru setelah itu kita setuju untuk tidak di bawa ke rapat Bamus. Dari situ fraksi-fraksi pergi. Nah , haruskah kita setuju untuk tidak membawanya ke sidang pleno? Kita akan menunggu.”

Seperti di ketahui, 7 fraksi di Komite Kesembilan DRC sepakat menaikkan RUU Kesehatan ke tingkat kedua. Sementara itu, Partai Demokrat dan PKK menolak menyerahkan RUU itu ke rapat paripurna.

Sidang sebelumnya di gelar di Kamar IX DPR-RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX, Nihayat dan Al-Wafirouh, serta di hadiri langsung oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadiqin, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hreij, atau Eddie Hirij, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azor Anas. Wakil Menteri Keuangan Sahassil Nazara kepada Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam.

Masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya tentang RUU Kesehatan. Demokrat dan PKS telah menyatakan ketidaksetujuannya.

“Yang menolak dua fraksi, Partai Demokrat dan PKK, maka akan di tandatangani 7 fraksi,” kata Nihyatul.

Setelah itu masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya kepada pemerintah. Nhayatul kemudian meminta persetujuan untuk membawa rancangan undang-undang kesehatan tersebut ke rapat paripurna terdekat.

“Apakah RUU ini di setujui untuk menindaklanjuti pembicaraan tingkat kedua di pleno?” katanya, yang di jawab oleh anggota Majelis Rakyat “OK”.

Baca Juga: Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe Terseret Kasus Korupsi

Leave a Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *