Xukai – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjitan memaparkan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebagai Ketua Bidang Percepatan IKN, Luhut melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membawahi pembinaan IKN warga negara asing atau bule.
Luhut mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah mengidentifikasi insentif dan modal untuk pengembangan IKN di lapangan. Luhut menargetkan masalah status tanah itu selesai pada 27 Juli 2023.
“Jadi masalah insentif dan modal usaha adalah rencana pengembangan luas lahan. Bapak ibu yang paling penting yang pertama di bawah, nah ini yang kita capai sekarang, saya setelah 27 Juli saya targetkan,” kata Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran PDRI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Luhut mengatakan, pihaknya akan menentukan harga tanah yang di gunakan, cara pembeliannya, dan investor mana yang ingin masuk ke dalamnya. Dikatakannya, negara-negara di Timur Tengah sudah mulai menaruh minat pada proyek IKN.
“Dengan harga berapa pun, siapa yang mau beli, siapa yang mau masuk, semua itu bisa kita lakukan. Jadi sekarang kita terbuka untuk kerjasama ini. Beberapa negara dari Timur Tengah juga akan bergabung dengan kita,” ujarnya.
Luhut mengatakan sudah dua kali mengecek perkembangan IKN secara langsung. Ini pernah dipromosikan ke Singapura dan mendapat antusiasme yang baik.
“Kemarin di Singapura kami menjual ini dan mereka sangat bersemangat dan mereka semua datang dan mudah-mudahan genap 17 tahun, kami berharap tidak ada acara pada 17 Agustus tahun depan. Tapi kualitas pekerjaan adalah kuncinya,” katanya. Luhut.
Ia mengatakan, untuk mengawasi pekerjaan hingga 17 Agustus mendatang, petugas dari luar negeri akan dipanggil. Dia ingin mendapatkan kualitas yang baik.
“Oleh karena itu, Pak Chief menginformasikan kepada pengawas bahwa kita wajib dengan segala hormat mempekerjakan bule agar menjadi kualitatif. Jadi, jangan ditunda-tunda, Chief, (pekerjaan) akan selesai, tapi kualitasnya tidak bagus.”
Baca Juga: Luhut Sebut Jokowi Tak Perlu Campuri Urusan Kasus Tambang Haris-Fatia
