Xukai – Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengaku heran Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu mudah memanipulasi sejumlah partai politik besar di Indonesia jelang Pilpres 2024.
Ubedilah menilai, sejumlah ketegangan dan sikutan yang terjadi di sejumlah partai politik saat ini ternyata di sebabkan oleh inkonsistensi Jokowi dalam mendukung salah satu calon presiden 2024.
Saya justru heran betapa mudahnya partai-partai besar itu di manipulasi, maaf, oleh Pak Jokowi. “Karena sebenarnya dia mempunyai kontradiksi dalam pernyataannya,” kata Ubedillah dalam acara “The Political Show” yang di tayangkan saluran Indonesia, pada Senin malam (21/8).
Ubedilah mencontohkan ambivalensi tersebut pada kedekatan Jokowi dengan Panglima Gerindra, Prabowo Subianto, yang kerap terlihat ke publik. Padahal, menurut dia, Jokowi masih aktif sebagai kader PDIP yang notabene mengkampanyekan Ganjar Pranowo sebagai capres.
Ada pula pernyataan Jokowi pada Mei 2023 yang mengaku akan menempuh kebijakan garis keras demi kepentingan negara. Perselingkuhan Cao Cao muncul setelah Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik di istana untuk membahas politik.
Namun, kata Ubedillah, dalam pidato resminya pada 16 Agustus lalu, Jokowi menegaskan dirinya bukan seorang “kepala desa” dan tidak ingin ikut campur dalam Pilpres 2024 karena itu adalah kekuasaan elite partai politik.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Pakar KSP Joanis Joko menegaskan, selama ini Jokowi selaku Presiden berusaha netral dan tidak mencampuri urusan pemilu presiden.
Menurut dia, jika Jokowi di nilai mendukung salah satu calon presiden, itu hanya asumsi melalui sinyal kedekatan yang kemudian bisa di klaim sebagai dukungan.
“Dalam konteks kedekatan hubungan ini, seringkali masyarakat mengartikan seberapa dekat mereka dengan presiden seolah-olah mereka bisa mendapatkan legitimasi, dan mereka bisa mengklaim bahwa ini adalah keputusan presiden,” kata Joannis.
Meski demikian, Joanes tak menampik sejumlah arahan yang di berikan Presiden kepada elite parpol di Indonesia terkait kontestasi politik 2024. Ia mengatakan, arahan tersebut di keluarkan oleh Jokowi selaku penanggung jawab kebijakan nasional.
“Tapi arahan itu datangnya dalam bentuk masukan, berupa saran. Siapa pun yang datang ke presiden sebagai penanggung jawab kebijakan nasional, dia berkata, “Presiden memberikan arahan. Dan arahan itu pada dasarnya adalah masukan, jika Anda menerimanya, terima kasih. Dan jika kamu tidak ingin di terima, silakan.”
Baca Juga:Ganjar Pranowo dan Cak Imin Ngobrol Bahas Politik di Hadiahi Sepasang Burung Lovebird Merah
