Xukai – Pemasangan baliho calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diduga kuat dilakukan polisi atas instruksi atasannya semakin menambah persoalan pemilu dan demokrasi Tanah Air.
Informasi dari beberapa sumber menyebutkan, pemasangan baliho di Jawa Timur (Jatem) membuktikan polisi tidak netral dalam proses Pilkada 2024.
“Kami memandang bahwa dalam negara demokrasi dan negara hukum, tugas pokok dan fungsi kepolisian adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan ketertiban umum sesuai amanat UUD 1945 dan UU Polri Nomor. 2 Tahun 2002, dan tidak melakukan politik praktis dengan mendukung salah satu calon presiden melalui pemasangan Baliho,” kata Ketua PBHI Julius Abri, Sabtu (11/12/2023).
Menurut Julius, pemasangan baliho tersebut jelas melanggar sikap netral polisi dan merupakan bentuk kecurangan pemilu.
Dugaan pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan Presiden Jokowi terus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan putranya pada Pemilu 2024, tegasnya.
Sebelumnya, baliho lawan politik Prabowo Gibran sudah dicopot aparat keamanan di beberapa tempat seperti Bali dan lainnya. Parahnya lagi, campur tangan otoritas di bidang hukum terjadi melalui drama di Mahkamah Konstitusi terkait dugaan campur tangan dalam Resolusi MK ke-90 tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden.
Ia menjelaskan: “Kami menilai situasi ini membuat demokrasi dan pemilu menjadi tidak murni dan tidak sehat karena penguasa menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidatnya, yaitu Prabowo Gibran, pada pemilu 2024.”
Pemilu, yang dulunya merupakan sarana persaingan yang sehat dan menyenangkan, kini telah dirusak. Menurutnya, hal ini membuat pemilu menjadi menakutkan dan mengintimidasi karena pihak berwenang telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memastikan kemenangan mereka pada pemilu berikutnya bahkan sebelum pemilu dimulai.
Baca Juga: Anwar Usman Dipecat dari MK Disebut Melanggar Kode Etik
